KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) KALIMANTAN BARAT

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN | Alamat Kantor: Jl. Adi Sucipto No. 50 Pontianak Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak. Tlp : +62 811-577-877 Email : kpid.propkalbar@gmail.com Instagram : kpidprovkalbar

Analog Switch Off

Menyambut Kick Off Siaran Digital 2 November 2022

Komisioner KPID Periode 2022-2025

Anggota KPID Kalimantan barat yang dilantik pada 12 Agutus 2022.

Pengaduan KPID

jika ada isi siaran yang melanggar P3SPS laporkan !

Anggota KPID Kalimantan Barat Periode 2022-2025

Foto bersama Komisioner KPID Kalimantan Barat menggunakan pakaian dan atribut daerah.

PPID KPID Kalimantan Barat

Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, terbuka dan bebas biaya

Monday 29 April 2024

Musrembang Pemprov Kalbar 2025: Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Huijau Bernilai Tambah.

 Selasa, 23 april 2024 di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Komplek Kantor GubernurKomisi Penyiaran Indonesia Daerah/KPID Kalbar, diwakili oleh Ketua KPID Kalbar M.Y.I. Deddy Malik, ST, menghadiri kegiatan oleh Pemprov. Kalbar, yakni penyusunan Rancangan Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalbar Tahun 2025 – 2045 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kalbar Tahun 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Bappenas, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Gubernur beserta Jajaran Pemprov Kalbar, Bupati dan Walikota se Kalbar, seluruh Instansi Vertikal, serta stakeholder terkait.

Kepala Bapeda Prov Kalbar, Dra Mahmudah MM dalam  pemaparannya menyampaikan progress dokumen RPJPD dan RKPD hingga saat dilakukannya Musrenbang,  tema Pembangunan Kalbar “Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Huijau Bernilai Tambah”  dan highlight arah kebijakan wilayah, dimana terdapat 5 Kluster di Kalbar :


Ø Kluster 1 (Pontianak - Kubu Raya - Mempawah)
Pusat Industri dan Jasa Regional Berdaya saing.
Ø Kluster 2 (Singkawang – Bengkayang – Sambas)
Pusat Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Ø Kluster 3 (Landak – Sanggau – Sekadau)
Pusat Industri Hijau Komoditi Unggulan Daerah
Ø Kluster 4 (Sintang – Melawi – Kapuas Hulu)
Pusat Pengembangan Ekonomi Hija serta Koridor Akses Menuju IKN
Ø Kluster 5 (Ketapang – Kayong Utara)
Pusat Pengembangan Ekonomi Biru dan Hilirisasi SDA.


PJ Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes  dalam sambutannya   menyampaikan Visi : “Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan 17 arah Pembangunan di Kalbar menekankan  dengan  tema Pembangunan “Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Huijau Bernilai Tambah”   ada dua keuntungan yang Kalbar miliki yaitu:

1. Keuntungan Geografis
Berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunai, serta satu pulau dengan Ibukota Negara yang baru.
2. Keuntungan SDA 
Sawit dan Karet serta Pertambangan 


Dengan kedua kelebihan itu  diperlukan dukungan infrastruktur, kualitas SDM, Hilirisasi SDA dan Penyerapan Tenaga Kerja. Menurut Harisson  diperlukan Penguatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan yang dibagi dalam 2 kerangka kerja yaitu :
1. Fokus Pembangunan Tahun 2025
ü Menghapus kemiskinan dan beban pengeluaran.
ü Menjaga dan meningkatkan Daya Beli Masyarakat
ü Menurunkan Prevelensi Stunting
ü Ketersediaan dan Kualitas infrastruktur pelayanan dasar
ü Meningkatkan Kinerja Ekspor produk unggulan daerah
2. Motor Penggerak Pembangunan
ü Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerinta
ü Penyediaan Mal Pelayanan Publik
ü Perwujudan Komitmen dan Kerjasama Pemprov Kalbar.
Sementara Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas  dalam materi yang dibawakannya, menekankan pentingnya realisasi dan pelaksanaan arahan Presiden tenyang Reformasi Brokrasi yang mencakup 3 (tiga) hal utama yaitu :
1) Birokrasi yang berdampak
Fungsi dan pelaksanaan dan birokrasi menghasilkan dampak possitif terhadap kemajuan daerah, sebagai contoh dalam praktek pengembangan wisata perlu adanya 3 Kunci Pengembangan yang bisa dilakukan oleh Birokrasi, yaitu :
Ø Atraksi
Ø Amenitas
Ø Aksesibilitas
2) Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kerta
Fokus pada tujuan dan semua posisi/jabatan berperan sesuai kapasitas sehingga ada MAE (Monitorig, Analisa dan Evaluasi) yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif
3) Birokrasi yang Lincah dan Cepat
Pemangkasan Prosedur, pemberian kemudahan proses serta support system yang mendukung untuk peningkatan pengembangan potensi daerah.
Dari Perspektif Bappenas, fokus pada dua hal penting :
1) Highlight arah Kebijakan dan Indikasi Intervensi Pemprov Kalbar tahun 2025
 Sosial
 Ekonomi
 Tata Kelola
 Supremasi Hukum
 Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi
2) Rekomendasi Prioritas Daerah Prov. Kalbar
a) Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur  dan konektivitas terutama di wilayah perbatasan.
b) Pengembangan kegiatan ekonomi produktif di perdesaan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
c) Optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pusat kegiatan ekspor dan impor untuk memperkuat daya saing kawasan serta meningkatkan perekonomian.
d) Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM untuk mendukung pemenuhan tenaga kerja berdaya saing dengan fokus pada keahlian tematik melalui sinergitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
e) Penguatan pelaksanaan mitigasi bencana serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan
f) Optimalisasi keterlibatan masyarakat lokal dalam forum perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.



Dengan pelaksanakan penyusunan Rancangan Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalbar Tahun 2025 – 2045 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kalbar Tahun 2025 ini maka diharapkan realisasi  program pelaksanaan  Pembangunan di Kalbar akan bisa mengalami akselerasi/percepatan  dengan Langkah Langkah strategis dan sistemik sehingga visi : “Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” dapat Kalbar capai secara optimal.