Selasa, 23 april 2024 di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Komplek Kantor Gubernur, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah/KPID Kalbar, diwakili oleh Ketua KPID Kalbar M.Y.I. Deddy Malik, ST, menghadiri kegiatan oleh Pemprov. Kalbar, yakni penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalbar Tahun 2025 – 2045 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kalbar Tahun 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Bappenas, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Gubernur beserta Jajaran Pemprov Kalbar, Bupati dan Walikota se Kalbar, seluruh Instansi Vertikal, serta stakeholder terkait.
Kepala Bapeda Prov Kalbar, Dra Mahmudah MM dalam pemaparannya menyampaikan progress dokumen RPJPD dan RKPD hingga saat dilakukannya Musrenbang, tema Pembangunan Kalbar “Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Huijau Bernilai Tambah” dan highlight arah kebijakan wilayah, dimana terdapat 5 Kluster di Kalbar :
Pusat Industri dan Jasa Regional Berdaya saing.
Ø Kluster 2 (Singkawang – Bengkayang – Sambas)
Pusat Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Ø Kluster 3 (Landak – Sanggau – Sekadau)
Pusat Industri Hijau Komoditi Unggulan Daerah
Ø Kluster 4 (Sintang – Melawi – Kapuas Hulu)
Pusat Pengembangan Ekonomi Hija serta Koridor Akses Menuju IKN
Ø Kluster 5 (Ketapang – Kayong Utara)
Pusat Pengembangan Ekonomi Biru dan Hilirisasi SDA.
1. Keuntungan Geografis
Berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunai, serta satu pulau dengan Ibukota Negara yang baru.
2. Keuntungan SDA
Sawit dan Karet serta Pertambangan
1. Fokus Pembangunan Tahun 2025
ü Menghapus kemiskinan dan beban pengeluaran.
ü Menjaga dan meningkatkan Daya Beli Masyarakat
ü Menurunkan Prevelensi Stunting
ü Ketersediaan dan Kualitas infrastruktur pelayanan dasar
ü Meningkatkan Kinerja Ekspor produk unggulan daerah
2. Motor Penggerak Pembangunan
ü Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerinta
ü Penyediaan Mal Pelayanan Publik
ü Perwujudan Komitmen dan Kerjasama Pemprov Kalbar.
Sementara Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dalam materi yang dibawakannya, menekankan pentingnya realisasi dan pelaksanaan arahan Presiden tenyang Reformasi Brokrasi yang mencakup 3 (tiga) hal utama yaitu :
1) Birokrasi yang berdampak
Fungsi dan pelaksanaan dan birokrasi menghasilkan dampak possitif terhadap kemajuan daerah, sebagai contoh dalam praktek pengembangan wisata perlu adanya 3 Kunci Pengembangan yang bisa dilakukan oleh Birokrasi, yaitu :
Ø Atraksi
Ø Amenitas
Ø Aksesibilitas
2) Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kerta
Fokus pada tujuan dan semua posisi/jabatan berperan sesuai kapasitas sehingga ada MAE (Monitorig, Analisa dan Evaluasi) yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif
3) Birokrasi yang Lincah dan Cepat
Pemangkasan Prosedur, pemberian kemudahan proses serta support system yang mendukung untuk peningkatan pengembangan potensi daerah.
Dari Perspektif Bappenas, fokus pada dua hal penting :
1) Highlight arah Kebijakan dan Indikasi Intervensi Pemprov Kalbar tahun 2025
2) Rekomendasi Prioritas Daerah Prov. Kalbar
a) Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur dan konektivitas terutama di wilayah perbatasan.
b) Pengembangan kegiatan ekonomi produktif di perdesaan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
c) Optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pusat kegiatan ekspor dan impor untuk memperkuat daya saing kawasan serta meningkatkan perekonomian.
d) Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM untuk mendukung pemenuhan tenaga kerja berdaya saing dengan fokus pada keahlian tematik melalui sinergitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
e) Penguatan pelaksanaan mitigasi bencana serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan
f) Optimalisasi keterlibatan masyarakat lokal dalam forum perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.
