KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) KALIMANTAN BARAT

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN | Alamat Kantor: Jl. Adi Sucipto No. 50 Pontianak Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak. Tlp : +62 811-577-877 Email : kpid.propkalbar@gmail.com Instagram : kpidprovkalbar

Analog Switch Off

Menyambut Kick Off Siaran Digital 2 November 2022

Komisioner KPID Periode 2022-2025

Anggota KPID Kalimantan barat yang dilantik pada 12 Agutus 2022.

Pengaduan KPID

jika ada isi siaran yang melanggar P3SPS laporkan !

Anggota KPID Kalimantan Barat Periode 2022-2025

Foto bersama Komisioner KPID Kalimantan Barat menggunakan pakaian dan atribut daerah.

PPID KPID Kalimantan Barat

Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, terbuka dan bebas biaya

Wednesday, 15 March 2023

Sertifikasi Broadcast Jadi Bekal Siswa di Dunia Industri

 


Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat berkesempatan menjadi penguji dan peninjau kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi LSP-BNSP bidang broadcasting. Uji Kompetensi diselenggarakan di TUK PSPT Broadcast SMKN 2 Pontianak. Kegiatan ini dalam rangka Uji Sertfikasi skema KKNI II Produksi dan Siaran Program Televisi (Broadcasting). Dibuka pada senin 13 Maret 2023 Uji Kompetensi akan berlangsung dalam beberapa tahapan sampai dengan 16 maret 2023.

KPID Kalimantan Barat berkesempatan hadir sebagai observer atau peninjau yang diwakili oleh Komisioner Koordinator Bidang Pengelolaan Sistem Penyiaran, A. Panca Esti Widodo, S.Sn. Dalam pembukaan kegiatan turut hadir pula Ketua KPID Kalimantan Barat, M.Y.I Deddy Malik, S.T. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P-1 SMKN 4 Pontianak, Meiti Rosilawati, ST, MT. Hadir pula Ketua Jurusan PSPT Broadcasting SMKN 2 Pontianak Kurniawan Widodo, S.Hut., dan Ketua TUK Uji Kompetensi SMKN 2 sekaligus Assesor, Syafrudin, ST. Uji Sertifikasi Kompetensi turut menghadirkan dunia industri sebagai jaringan SMKN 2 Pontianak yaitu lembaga penyiaran komunitas Perkumpulan SMK TV atau ED Tv Pontianak, diwakili langsung oleh Kepala Lembaga Syahri, ST., MT. Uji Sertifikasi kompetensi akan dinilai oleh tim yang terdiri Assesor LSP bersama dunia industri dan stakeholder terkait mengacu pada standar nasional BNSP.

LSP SMKN 4 sendiri telah memiliki lisensi nasional di BNSP-LSP-985-ID, yang dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi berbagai bidang kerja untuk siswa SMK Negeri 4 Pontianak dan SMK Jejaring, seperti jurusan PSPT Broacasting di SMKN 2 Pontianak. Dengan adanya uji kompetensi yang bersertifikasi nasional melalui BNSP, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusan SMK siap diserap dunia kerja.

Jurusan PSPT Broadcast SMKN 2 Pontianak berdiri sejak 2009 dan telah melakukan uji sertifikasi kompetensi mulai tahun 2020, meluluskan empat angkatan yang memiliki sertifikasi BNSP sebagai broadcaster. Pada perkembangannya jurusan PSPT Broadcast SMKN 2 Pontianak juga turut membidani terbentuknya perkumpulan SMK TV, yang dikenal dengan ED TV. Fokus pada pendidikan dan wadah bagi broadcaster muda daerah untuk menimba pengalaman ikut meramaikan penyiaran di Kalimantan Barat. Kebutuhan penyiaran pndidikan menjadi penting terutama saat pandemi yang lalu, SMK TV tetap mampu menyajikan program siaran guru mengajar yang menjadi alternatif media pembelajaran siswa. Saat ini SMK TV juga sedang proses migrasi siaran digital sehingga dapat tetap mengudara di frekuensi digital.

Dalam keterangan saat pembukaan, Ketua KPID Kalimantan Barat, M.Y.I Deddy Malik memberikan apresiasi terselengaranya Uji Kompetensi ini. Dengan standar nasional turut menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kualitas program siaran televisi. KPI sebagai regulator penyiaran berharap lulusan yang bersertifikat akan memudahkan bagi siswa nanti masuk dunia penyiaran yang membutuhkan kreativitas tinggi. (Red ca)

Thursday, 9 March 2023

BNNP Kalimantan Barat bersama KPID Bersama Berantas Narkotika.

     

 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja ke KPID Kaliantan Barat pada 23 Februari 2023. Dalam kunjungan ini dipimpin langsung oleh kepala BNNP Kalimantan Barat Budi Wibowo, SH.,S.I.K.,MH beserta jajarannya. Kunjungan kerja diterima langsung oleh Ketua KPID Kalimantan Barat M.Y.I Deddy Malik, S.T, Koordinator Bidang Kelembagaan Meriana, S. Pd, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur Siaran, A. Panca Esti Widodo, S. Sn beserta Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Teresa Rante Mecer, S.H beserta Anggota RF. winarno, S.H. dan Charles Armando Efraim, S.A.P., M.P.A.


Kunjungan kerja ini bertujuan untuk penandatanganan naskah kerjasama antara BNNP Kalimantan Barat dan KPID Kalimantan Barat. Kerjasama ini akan berfokus pada Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (P4GN). Sekaligus menjadi tindak lanjut kerjasama antar lembaga secara nasional BNN pusat dan KPI Pusat.

Pada keterangannyan di awal pembicaraan sebelum proses penandatanganan, Kepala BNN Kalimantan Barat, Budi Wibowo menyampaikan tantangan pemberantasan narkotika di Kalimantan Barat. Dalam dekade ke depan, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana generasi muda akan mendominasi kepadatan penduduk. Selain positifnya, bonus demografi mengancam kualitas generasi muda jika banyak terpapar oleh narkotika. Budi Wibowo menambahkan, kejahatan narkotika adalah transnational organized crime atau kejahatan trans nasional terorganisir. Tidak ada negara yang bebas dari peredaran narkotika. Untuk itu perlu penangnan yang intensif dan luar biasa.

Dalam pemberantasan nakotika BNNP Kalimantan Barat memiliki beberapa strategi yaitu pencegahan dan pemberdayaan, strategi pemberantasan dan penegakan hukum, strategi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan strategi kooperatif dan kerjasama. Dalam melakukan berbagai strategi tersebut, BNNP Kalimantan Barat menilai kerjasama antar lembaga menjadi bagian pencegahan dan pemberdayaan. Perdagangan narkotika tidak hanya berfokus pada penindakan hukum saja namun harus mampu mencegah. Salah satunya adalah mengelola supply and demand narkotika. 

" Sebagai kejahatan internasional dengan nilai pedagangan yang sangat tinggi, narkotika akan selalu mencari pasar. Dan selama pasarnya terus tinggi, pasokan dan peredarannya akan tetap tinggi." Ungkap Budi Wibowo.

Langkah berikutnya adalah menekan jumlah pengguna dan mantan pengguna narkoba di Kalimantan Barat. Dengan kerjasama melalui edukasi dan pemahaman bahaya narkotika dan penanganan melalui rehabiitasi, KPID Kalimantan Barat dipandang memiliki posisi penting karena memiliki kewenangan pada media penyiara di Kalimantan Barat.

"Tercatat dalam data BNNP Kalbar ada sekitar 74 ribu pengguna dan mantan pengguna narkoba yang musti direhabilitasi untuk menekan jumlahnya, dengan demikian permintaan pasarnya akan juga ikut turun." Tambah Budi Wibowo. 

" Untuk itulah penting bagi Kalimantan Barat memiliki pusat rehabilitasi sendiri yang mampu menangani mantan pengguna yang ingin sembuh dari ketergantungan. Selama ini masih harus ke pulau jawa sehingga tinggi biayanya, fakto ini yang juga menghambat mereka yang ingin rehabilitasi dari ketergantungan." Ungkap Budi Wibowo lebih lanjut.

Dalam bidang penindakan BNNP Kalimantan Barat memfokuskan pada pengawasan perbatasan dengan negara tetangga yang melibatkan TNI dan POLRI. Kejahatan narkotika di Indonesia dapat dikatakan cukup memprihatinkan, dimana Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Hal tersebut didukung oleh tingginya tingkat permintaan akan narkotika di pasar Indonesia. 

Sebagai kejahatan extra ordinary crime seperti korupsi dan terorisme, penyalahgunaan narkotika dapat menjadi semakin serius sebagai bagian kejahatan korupsi dan terorisme. Sudah ada indikasi pelaku kasus terorisme  yang merupakan pecandu narkotika. Tren peningkatan kejahatan narkotika bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. (Red ca)


Tahukah kamu? Komisi penyiaran di negara lain.


UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanahkan terbentuknya sebuah Komisi dengan nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi ini memiliki tugas dan fungsi mengatur segala urusan penyiaran di tanah air. Selain tahu soal KPI, kita sebaiknya perlu mengetahui komisi penyiaran di negara lain. Bagaimana kewenangan dan tugas mereka dalam menjalan pengaturan penyiaran di negaranya. Dimulai dari:

Amerika Serikat – Federal Communication Commission
Federal Communications Commission (FCC) adalah lembaga Negara independen di Amerika Serikat yang disebut juga dengan istilah “an independent United States government agency”. FCC dibentuk dan didirikan dengan berlandaskan Communications Act of 1934. FCC ini memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai kegiatan telekomunikasi baik di dalam negeri (interstate) maupun juga kepentingan pertelekomunikasian internasional yang dilakukan oleh pihak – pihak di dalam negaranya, yang meliputi pengaturan kegiatan telekomunikasi melalui radio, televisi, satelit, dan kabel.

FCC terdiri atas staf – staf komisi yang terbagi atas tujuh biro pelaksana dan 10 staf kantor. Biro memiliki tanggung jawab untuk melayani proses permohonan ijin penyelenggaraan, menganalisa aduan, melakukan investigasi, membentuk dan menyosialisasikan program – program, serta mengambil bagian dalam pemeriksaan – pemeriksaan atas pelanggaran. Sementara itu staf kantor (Staff Offices) bertugas untuk memberikan dukungan bagi tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh operating Bureaus. 

Kewenangan FCC yang sangat luas tersebut dilandasi pada undang – undang telekomunikasi yang mencakup tidak hanya pada persoalan penyiaran saja, tapi juga sampai pengaturan teknologi informasi. Kewenangan FCC tersebut termuat dalam Communications Act of 1934, yakni yang menyatakan bahwa :

“The FCC regulates conduct in broadcasting and other sectors of the communications industry by:
•    issuing licences, permits, certificates and other instruments of authorisation containing terms and conditions;
•    issuing rules and regulations; and
•    enforcing statutory provisions, FCC rules and regulations and licence conditions.

In addition to its regulatory functions, the FCC is also responsible for:
•    development of policy, particularly relating to the development of wireline and domestic wireless communication;
•    coordination of telecommunications policy efforts with industry and with other governmental agencies — federal, tribal, state and local — in serving the public interest;
•    educating and informing consumers about telecommunications goods and services;
•    engaging with consumers and obtaining input; and
•    conducting studies and analyses relating to the communications sector”[2]

 

FCC mengatur perilaku dalam penyiaran dan sektor industri komunikasi lainnya dengan:

 

• menerbitkan lisensi, izin, sertifikat dan instrumen otorisasi lainnya yang berisi syarat dan ketentuan;

• mengeluarkan peraturan dan regulasi; Dan

• menegakkan ketentuan undang-undang, aturan dan regulasi FCC, serta ketentuan lisensi.


Selain fungsi pengaturannya, FCC juga bertanggung jawab untuk:

• perkembangan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan komunikasi kabel dan nirkabel domestik;

• koordinasi upaya kebijakan telekomunikasi dengan industri dan lembaga pemerintah lainnya — federal, suku, negara bagian, dan lokal — dalam melayani kepentingan publik;

• mendidik dan menginformasikan konsumen tentang barang dan jasa telekomunikasi;

• terlibat dengan konsumen dan memperoleh masukan; Dan
• melakukan studi dan analisis yang berkaitan dengan sektor komunikasi”

Inggris – The Office of Communication

Dalam Office of Communications Act 2002 CHAPTER 11, The Office of Communication (OFCOM) dibentuk sebagai lembaga yang mengatur mengenai telekomunikasi.[3] OFCOM merupakan gabungan dari Radio Authority (RA) dan Independent Television Commision (ITC), dan dibentuk pada tahun 2003. Secretary of State menentukan anggota OFCOM minimal 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang. Seorang ketua OFCOM ditentukan oleh Secretary of State, serta memimpin sejumlah anggota OFCOM, dan anggota eksekutif (the executive members). Anggota eksekutif  terdiri atas pimpinan dan beberapa staff yang diangkat sebagai anggota untuk yang membantunya.[4] Jumlah dan keanggotaan OFCOM (pejabat), meskipun telah ditentukan oleh The Secretary of State harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari House of Parliement. Selain itu, setiap anggota akan diperlakukan sama, tanpa memandang status kepegawaiannya di dalam OFCOM.
OFCOM memiliki fungsi, yakni “to do such things as they consider appropriate for facilitating the implementation of, or for securing the modification of, any relevant proposals about the regulation of communications”, yang berarti OFCOM melaksanakan, mengimplementasikan, dan menyebarkan segala hal yang berkaitan dengan peraturan telekomunikasi (dalam hal ini adalah Office of Communications Act 2002 CHAPTER 11, dan peraturan-peraturan lain yang terkait).

Kewenangan OFCOM di Inggris meliputi (OFCOM’s specific duties fall into six areas)[5] :

•    Ensuring the optimal use of the electro-magnetic spectrum
•    Ensuring that a wide range of electronic communications services – including high speed data services – is available throughout the UK
•    Ensuring a wide range of TV and radio services of high quality and wide appeal
•    Maintaining plurality in the provision of broadcasting
•   Applying adequate protection for audiences against offensive or harmful material
•  Applying adequate protection for audiences against unfairness or the infringement of privacy
• OFCOM will regulate with a clearly articulated and publicly reviewed annual plan, with stated policy objectives.
• OFCOM will intervene where there is a specific statutory duty to work towards a public policy goal which markets alone cannot achieve.
• OFCOM will operate with a bias against intervention, but with a willingness to intervene firmly, promptly and effectively where required.
• OFCOM will strive to ensure its interventions will be evidence-based, proportionate, consistent, accountable and transparent in both deliberation and outcome. 
• OFCOM will always seek the least intrusive regulatory mechanisms to achieve its policy objectives. 
• OFCOM will research markets constantly and will aim to remain at the forefront of technological understanding. 
• OFCOM will consult widely with all relevant stakeholders and assess the impact of regulatory action before imposing regulation upon a market.

 

• Memastikan penggunaan spektrum elektro-magnetik secara optimal

• Memastikan bahwa berbagai layanan komunikasi elektronik – termasuk layanan data berkecepatan tinggi – tersedia di seluruh Inggris

• Memastikan berbagai layanan TV dan radio dengan kualitas tinggi dan daya tarik yang luas

• Menjaga pluralitas dalam penyelenggaraan penyiaran

• Menerapkan perlindungan yang memadai bagi khalayak terhadap materi yang menyinggung atau berbahaya

• Menerapkan perlindungan yang memadai bagi khalayak terhadap ketidakadilan atau pelanggaran privasi

• OFCOM akan mengatur dengan rencana tahunan yang diartikulasikan dengan jelas dan ditinjau secara publik, dengan tujuan kebijakan yang dinyatakan.

• OFCOM akan mengintervensi jika ada kewajiban hukum khusus untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang tidak dapat dicapai oleh pasar saja.

• OFCOM akan beroperasi dengan bias terhadap intervensi, tetapi dengan kemauan untuk mengintervensi secara tegas, segera dan efektif jika diperlukan.

• OFCOM akan berusaha untuk memastikan intervensinya akan berbasis bukti, proporsional, konsisten, akuntabel dan transparan baik dalam pertimbangan maupun hasil.

• OFCOM akan selalu mencari mekanisme pengaturan yang paling tidak mengganggu untuk mencapai tujuan kebijakannya.

• OFCOM akan meneliti pasar secara terus-menerus dan bertujuan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam pemahaman teknologi.

• OFCOM akan berkonsultasi secara luas dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dan menilai dampak tindakan regulasi sebelum memberlakukan regulasi di pasar.

Selain itu, OFCOM sebagai lembaga independen di Inggris memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan kewenangannya, yang dikenal dengan OFCOM’s Regulatory Principles, diantaranya:

• OFCOM will regulate with a clearly articulated and publicly reviewed annual plan, with stated policy objectives.
• OFCOM will intervene where there is a specific statutory duty to work towards a public policy goal which markets alone cannot achieve.
• OFCOM will operate with a bias against intervention, but with a willingness to intervene firmly, promptly and effectively where required.
• OFCOM will strive to ensure its interventions will be evidence-based, proportionate, consistent, accountable and transparent in both deliberation and outcome. 
• OFCOM will always seek the least intrusive regulatory mechanisms to achieve its policy objectives. 
• OFCOM will research markets constantly and will aim to remain at the forefront of technological understanding.
• OFCOM will consult widely with all relevant stakeholders and assess the impact of regulatory action before imposing regulation upon a market.

 

OFCOM akan mengatur dengan rencana tahunan yang diartikulasikan dengan jelas dan ditinjau secara publik, dengan tujuan kebijakan yang dinyatakan.

• OFCOM akan mengintervensi jika ada kewajiban hukum khusus untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang tidak dapat dicapai oleh pasar saja.

• OFCOM akan beroperasi dengan bias terhadap intervensi, tetapi dengan kemauan untuk mengintervensi secara tegas, segera dan efektif jika diperlukan.

• OFCOM akan berusaha untuk memastikan intervensinya akan berbasis bukti, proporsional, konsisten, akuntabel dan transparan baik dalam pertimbangan maupun hasil.

• OFCOM akan selalu mencari mekanisme pengaturan yang paling tidak mengganggu untuk mencapai tujuan kebijakannya.

• OFCOM akan meneliti pasar secara terus-menerus dan bertujuan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam pemahaman teknologi.

• OFCOM akan berkonsultasi secara luas dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dan menilai dampak tindakan regulasi sebelum memberlakukan regulasi di pasar.
 
Australia – Australian Communication and Media Authority

Australian Communication and Media Authority (ACMA) di Australia, adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur mengenai jaringan pita lebar, komunikasi, dan perekonomian digital. Oleh karena itu ACMA bertanggung jawab melaksanakan pengaturan yang meliputi penyiaran, internet, komunikasi radio dan pertelekumunikasian. ACMA memiliki kantor pusat di Canberra, Melbourne dan Sydney, serta memiliki perwakilan di seluruh wilayah Australia, dimana memperkerjakan hampir 500 orang lebih. ACMA didirikan pada 1 Juli 2005, yang merupakan penggabungan dari the Australian Broadcasting Authority dan the Australian Communications Authority.
ACMA memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang terkait dengan industri (penyiaran, komunikasi, dan telekomunikasi), memberikan ijin penyelenggaraan, serta membuat kode etik. ACMA juga mengawasi pelaksanaan peraturan telekomunikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
 
Perancis – Conseil SupĂ©rieur de l’Audiovisuel

Lembaga regulator ini dibentuk pada tahun 1984, dimana dibentuk dengan alasan merespon adanya liberalisasi penyiaran di Perancis. Liberalisasi tersebut dimulai dengan munculnya pemancar radio yang terus tumbuh dan hampir ada di semua daerah di wilayah Perancis. Dengan keadaan tersebut badan regulator penyiaran mutlak diperlukan untuk mengatur penggunaan gelombang radio dan siapa yang berwenang memberikan izin penggunaan frekuensi tersebut.

Conseil SupĂ©rieur de l’Audiovisuel (CSA) memiliki 9 (sembilan) anggota, dimana 3 (tiga) orang diangkat oleh Presiden Perancis, 3 (tiga) orang diangkat oleh Senat, dan 3 (tiga) orang lainnya diangkat oleh Parlemen. Semua anggota CSA tidak diperbolehkan untuk bekerja di tempat lain kecuali mengajar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terpengaruhnya keputusan – keputusan yang diambil. Keanggotaan CSA selama 6 (enam) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.

CSA adalah lembaga negara yang independen dan bertanggung jawab kepada publik. Lembaga ini juga dibiayai oleh APBN Perancis dengan persetujuan parlemen. Kewenangan CSA meliputi kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersfat yuridis, baik administratif maupun teknis. Kewenangan ini diantaranya : mengangkat dan memberhentikan direktur radio dan televisi, baik publik maupun swasta; membuat peraturan mengenai isi siaran dan periklanan; mengeluarkan izin dan izin siaran; dan memberikan sanksi mulai dari denda sampai dengan pencabutan izin, baik sementara maupun untuk selama-lamanya.[6] CSA juga dibantu oleh satu biro yang beranggotakan 150 sampai dengan 200 orang yang dipimpin oleh seorang kepala administrasi dan kepala bidang politik.

Afrika Selatan – Independent Communication Authority of South Africa

Independent Communication Authority of South Africa (ICASA) merupakan badan independen yang mengatur penyiaran di Afrika Selatan. Badan ini dibentuk berdasarkan UU Penyiaran tahun 1999 dan UU Otoritas Telekomunikasi tahun 1996. ICASA adalah gabungan dari Indepandent Broadcasting Authority (IBA), dan STATRA.

ICASA memberikan pengertian mengenai regulator independen, yakni adalah institusi dan badan yang tidak didominasi para pemilik penyiaran besar dan didominasi oleh pemerintah (not be dominated by the largest broadcasting operators or dominated by government). Anggota ICASA juga harus bebas dari jabatan politik yang ada di pemerintahan, badan legislatif, dan bebas dari kepentingan ekonomi-politik yang mempengaruhi keputusannya, sehingga dengan demikian anggota ICASA merupakan figure yang tepat untuk mewakili kepentingan publik. Untuk menjadi salah satu anggota dari ICASA, seseorang harus dipilih  lewat kompetisi yang terbuka dan berdasarkan latar belakang professional. Selain itu terpilihnya menjadi anggota ICASA juga harus melalui hasil dengar pendapat dengan publik (public hearings).

ICASA memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan yang membentuknya. Fungsi dan kewenangan ICASA ini mengacu pada peraturan yang berlaku secara internasional. Adapun fungsi dan kewenangan ICASA adalah :

•    membuat regulasi dan kebijakan yang mutlak bagi penyiaran dan telekomunikasi;
•    menyediakan izin pada penyedia layanan telekomunikasi dan penyiaran;
•   memonitor lingkungan penyiaran dan memperkuat melalui pengembangan regulasi dan kebijakan berkala;
•  mendengar dan memutuskan berbagai pengaduan dari kalangan industri serta publik penyiaran;
•   membuat rencana, mengontrol, dan mengelola spectrum frekuensi;
•  memproteksi konsumen dari perilaku tidak jujur, kualitas siaran yang rendah, dan produk yang menyesatkan. (Red dari berbagai sumber)

Repost dari sumber: 

https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/34251-pelajaran-singkat-tentang-komisi-penyiaran-di-negara-lain

Monday, 12 December 2022

KPID bersama Polda Kalbar sinergi Reduksi berita hoak/bohong


KPID Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Cofee Morning di Hotel Garuda, Jumat 9 Desember 2022. Kegiatan yang bertajuk Optimalisasi  dan Kapasitas KPID bersama Lembaga Penyiaran di Kalimantan Barat, menghadirkan diskusi dalam rangka cegah tangkal berita Hoax yang kini banyak beredar melalui media sosial dan internet.  Kegiatan ini menghadirkan narasumber Disreskrimsus Polda Kalbar bidang Kejahatan Siber, AKBP I Nyoman Budi Artawan. Turut menjadi narasumber Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak, Rendra Otora dan Pranata Humas Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Sonni.

Kegiatan diskusi mengupas bagaimana langkah mencegah maraknya berita hoax/bohong yang mengarah ujaran kebencian dan isu SARA, terutama jelang tahun pelaksanaan pemilu dan pilkada di wilayah Kalimantan Barat tahun 2024.

Dalam paparanya, Heronimus Sonni menyampaikan perlu langkah strategis dalam menangkal hoaks. Langkah tersebut menjadi strategi jangka pendek dan jangka panjang, meliputi edukasi serta meningkatkan literasi kepada masyarakat.  Langkah ini melibatkan penyelenggara platform sebagai langkah preventif dan penegakan hukum oleh kepolisian.

Sebagai langkah penegakan hukum, AKBP I Nyoman Budi menegaskan kepolisian siap menerima laporan terkait kejahatan siber dan cegah tangkal hoaks. Selain itu berdasarkan data yang diungkap, I Nyoman mengemukakan pentingnya edukasi masyarakat terkait pola dan modus operandi kejahatan siber. 

Teknologi internet saat ini berkembang pesat. Di Kalbar data Polda Kalbar mencatat 79% tingkat penetrasi internet di Kalimantan. Didominasi oleh pengguna usia 20- 54 tahub. Konten yang sering diakses meliputi media sosial dan chating online yang menyentuh angka di atas 80%. Belanja online juga mendapat porsi 2,81%. Dari catatan polda Kalbar telah menangani lebih dari lima ratus aduan laporan kejahatan siber, terdiri atas ujaran kebencian dan penipuan serta judi online. 

Berkembangnya platform internet membuat semakin berkembang membuat pola dan kesempatan kejahatan di dunia siber semakin beragam. Dunia siber yang borderless, tanpa batas memerlukan pemahaman dan kesiapan menghadapi kejahatan yang melibatkan modus operandi antar wilayah negara. Nyoman berpesan masyarakat tidak perlu takut melaporkaan jika ditemui atau menjadi korbaan kejahatan siber. Demikian juga harus bijak dalam berkomunikasi di sosial media dengan tidak mudah sharing berbagai informasi yang belum tentu pasti kebenarannya.

"Perlu bijak dan harus saring sebelum sharing"pesan Nyoman.

Sementara dalam kesempatan yang sama, AJI Pontianak mengatakan salah satu langkah yang dilakukan media adalah berkolaborasi dengan Asosiasi Media Siber Indonesia dan Mafindi dalam pencegahan hoaks di media internet. Mengingat jurnalis memgang peran penting dalam menyajikan berita yang lebih akurat dan terpercaya sebagai strategi menangkal berita bohong.

Berberapa platform untuk melakukan cek ulang terhadap sebuah informasi dapat dilakukan melalui beberapa platform, seperti https://cekfakta.com/ . AJI juga akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mengedukasi masyarakat di lingkungan pendidikan mahasiswa maupun sekolah menengah.

Menanggapi hal tersebut, ketua KPID, M.Y.I Deddy Malik menyampaikan dukungan KPID dalam mencegah hoaks dengan memberikan pengawasan terhadap lembaga penyiaran agar tetap berhati-hati dalam menyapaikan informasi. KPID Kalbar juga akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi terhadap siaran yang sehat dan mencegah informasi bohong. (Pc)

Anugerah Penghargaan Khusus ILM Televisi & Radio; Evaluasi Akhir Tahun 2022

Dalam kegiatan Evaluasi Akhir Tahun KPID Kalimantan Barat, di hotel Merpati, 8 Desember 2022, KPID Kalbar memberikan apreseasi penghargaan khusus Iklan Layanan Masyarakat bagi lembaga penyiaran Televisi dan Radio di Kalimantan Barat.

Penghargaan khusus ini diberikan kepada lembaga penyiaran sebagai upaya membangun optimisme lembaga penyiaran pada masa pemulihan pasca pandemi. Kompetisi iklan layanan masyarakat KPID Kalbar mengusung tema "iklan layananan masyarakat yang mengkampanyekan siaran sehat, anti kekerasan, anti pornografi dan ramah anak di era digital". Anugerah terdiri atas Kategori televisi dan kategori radio. 

Dewan juri anugerah ILM kali ini terdiri dari akademisi, praktisi bidang penyiaran dan satu orang komisioner KPID Kalbar. Dari akademisi yaitu Suci Lukitowati, S.P., M.A., merupakan Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Tanjungpura. Suci memiliki pengalaman dalam berbagai bidang penyiaran dan riset, tercatat sebagai Pengendali lapangan riset indeks kualitas program siaran Televisi Tahun 2015 – 2023 yang merupakan dari Riset KPI. Ia juga peneliti model kampanye sosial menonton dengan sehat pada siaran anak di TV & media digital dan penggerak literasi menonton dengan sehat.

Dewan berikutnya ialah Pieter Andas Parinatha, S.E Profesi yang merupakan Praktisi Film & Video Pengalaman. Sebagai salah satu praktisi dan pengamat perfilman di Kalimantan Barat, dia pernah menjadi nominator dan pemenang penghargaan film tingkat nasional. Dewan juri ketiga ialah komisioner KPID, koordinator bidang Pengelolaan Strutur dan sistem penyiaran (PS2P), A. Panca Esti W.

Dari penilaian ketiga dewan juri terpilih nominasi untuk Iklan layanan masyarakat kategori televisi adalah lembaga penyiaran swasta Ruai televisi, LPP TVRI, dan Trans TV. Yang dimenangkan oleh LPP TVRI dengan judul Siaran Sehat di Era Digital.  Untuk kategori Radio, di nominasi yang terpilih ialah LPP RRI, LPPL Radio Pemerintah Landak (Rapela) dan Radio Volare. Terpilih sebagai pemenang adalah Radio Volare dengan judul ILM Siaran Sehat.

Penganugerahan Penghargaan Khusus ini diharapkan menjadi ajang kompetisi dan silaturahmi antar lembaga penyiaran. Iklan layanan masyarakat ini juga sebagai pemicu produksi dan tayangan iklan layanan masyarakat di media penyiaran. (Pc)


Evaluasi Akhir Tahun 2022 KPID Kalbar

Mendekati penutup tahun 2022, KPID Kalimantan Barat melakukan kegiatan evaluasi akhir tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanankan di Hotel Merpati jl. Imam Bonjol pada Kamis 8 desember 2022. Dihadiri Lembaga Penyiaran dan Stake holder KPID.Kegiatan ini adalah salah satu sarana evaluasi penyiaran Kalimantan Barat, khususnya tentang kinerja KPID Kalimantan Barat. Pada periode 2022-2025 yang dimulai bulan agustus 2022, sejumlah catatan dibuat oleh KPID Kalimantan Barat.

Dalam kata sambutan pembukaannya, ketua KPID Kalbar, M.Y.I Deddy Malik menyampaikan kegiatan ini mengundang lembaga penyiaran televisi dan radio di Kalimantan Barat. tujuan dari evaluasi ini adalah mencari masukkan dari program kerja KPID yang telah dilakukan terkait fungsinya sebagai regulator bidang penyiaran. Deddy juga menyampaikan apreseasinya kepada lembaga penyiaran yang telah menyajikan program-program siarannya kepada masyarakat Kalbar. Secara umum di tengah situasi pemulihan pasca pandemi Televisi dan Radio menunjukkan peningkatan dalam kualitas siaran.

"Variannya semakin menarik dan kreatif," ungkapnya.

Lembaga penyiaran juga musti terus memperbaiki kualitas penyajian informasinya. Terutama terkait informasi daerah musti dikemas lebih kreatif hingga lebih menarik bagi masyarakat. Lebih lanjut Deddy menambahkan, selain memberikan teguran pada pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran, KPID juga memberikan apreseasi berupa penghargaan kepada lembaga penyiaran yang mampu memberikan siaran yang berkualitas.

"Salah satunya melalui lomba ILM yang diselenggarakan KPID di penghujung tahun 2022 ini," tambah Deddy.

Selanjutnya dalam pemaparan bidang kelembagaan, koordinator bidang, Meriana menyampaikan program kerjasama dan sinergis yang telah dilakukan KPID Kalbar. Kegiatan dilaukan dengan sosialisasi siaran sehat kepada masyarakat sampai dengan kelurahan. Sosialisasi juga dilakukan langsung di tengah masyarakat pada event Car free Day. Sinergi kerja KPID juga dilakukan ke lembaga pendidikan seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Pada bidang isi siaran, koordinator bidang isis siaran Teresa Rante M. Menyampaikan beberapa catatan temuan pelanggaran. Diantaranya masih ditemui lembaga penyiaran berjaringan yang tidak mengisi siaran lokal sesuai aturan. Demikian juga ada beberapa pelanggaran yang pada muatan isi siaran yang telah diberikan teguran. Dengan teguran diharapkan kesalahan yang sama tidak terjadi lagi  di kemudian hari. Teguran juga dilakukan melalui tahapan-tahapan sehingga lembaga penyiaran juga diberi kesempatan untukmengklarifikasi dan memperbaiki pelanggaran.

Pada bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem penyiaran, Koordinator bidang PS2P menyampaikan beberapa hal terkait persoalan pada tahun 2022. Diantaranya yang menjadi catatan adalah proses peralihan proses perizinan yang masih menemui kendala bagi lembaga penyiaran. Migrasi televisi digital juga menjadi catatan karena masih ada beberapa persoalan yang dihadapi terutama televisi lokal di daerah. Menyangkut perizinan, KPID Kalbar menyampaikan salah satu upaya KPID untuk memonitor proses perizinan lembaga penyiaran yang sedang berlangsung. Hal tersebut dilakukan oleh KPI meminta hak akses di e-penyiaran (SimP3 dan OSS)  kepada Kementrian Kominfo sehingga KPID bisa melakukan pemantauan terhadap proses perizinan yang sedang berlangsung. Terkait dengan ASO televisi digital KPID Kalbar menemukan sejumlah hambatan pada penyewaan kanal Multiplekser televisi lokal daerah. Namun secara umum, infrastruktur siaran digital lembaga penyiaran televisi di Kalbar sudah siap sejak awal tahun 2022.

Pada penutup diskusi dengan lembaga penyiaran, apreseasi diberikan oleh lembaga penyiaran terhadap kinerja dan program KPID. Lembaga penyiaran juga berharap sinergi dengan KPID Kalbar mampu terjalin baik dan dapat memberikan solusi bagi kemajuan iklim penyiaran. 

Dalam kegiatan evaluasi akhir tahun ini, ditutup dengan pemberian anugerah penghargaan khusus Iklan Layanan Masyarakat bagi lembaga penyiaran televisi dan radio(Pc)



Tuesday, 6 December 2022

Perkim harapkan Siaran Banyak Memuat Informasi Daerah


Mewujudkan kerja sinergisitas KPID Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat. Dipimpin Ketua KPID M.Y.I Deddy Malik dan Komisioner bidang PS2P A. Panca Esti Beserta staf, kunjungan diterima langsung Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP), Yosafat Triadhi Andjioe di Aula DPRKP Jalan Adisucipto pada hari Jumat, 2 Desember 2022. Hadir pula Sekretaris dinas dan jajaran Sekretaris Dinas beserta kepala bidang.

Dalam sambutan awalnya, Kepala Dinas Perkim, Yosafat menyampaikan perkenalan jajaran serta tugas dan wewenang Dinas Perkim. Dinas Perkim mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Serta memiliki berbagai fungsi seperti:

  1. perumusan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasanpermukiman;
  2. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan rakyat;
  3. koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kawasan permukiman;
  4. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan perumahanrakyat;
  5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; danf. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
Dalam melakukan tugasnya Perkim menganggap penting memberikan informasi tentang pembangunan daerah di lembaga penyiaran. Dengan pemahaman masyarakat yang luas terhadap kinerja Perkim diharapkan dapat memberi masukkan dan input bagi pelaksanaan penataan permukiman. Selain itu, era informasi digital saat ini menuntut sistem kelola informasi yang kuat dalam memfilter berbagai informasi yang tidak sehat.

Ketua KPID Kalimantan Barat, M.Y.I Deddy Malik menyampaikan pentingnya KPID Kalimantan Barat bersinergi dengan berbagai lembaga agar proses pengawasan terhadap siaran dapat optimal dilakukan. Melalui diskusi seperti ini pula, KPID Kalbar dapat mendapat irisan tugas sehingga program  pemerintah daerah dapat didukung oleh lembaga penyiaran.

Sementara itu, Komisioner Bidang PS2P, A. Panca Esti menegaskan lembaga penyiaran televisi dan radio saat ini menjadi peyeimbang banjir informasi di era digital saat ini. Televisi dan radio tetap menjadi barometer informasi yang akurat dan dipercaya oleh masyarakat. Sehingga tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi yang layak dan benar bagi masyarakat dapat terwujud. (Pc)