Komisi I DPRD Provinsi Kalbar Silaturahmi ke KPID

    

Komisi I DPRD Kalimantan Barat mengunjungi kantor KPID Kalbar. Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, termasuk di dalamnya komunikasi dan informatika, sebagai mitra kerja KPID. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD, H. Rasmidi, S.E, M.M. bersama anggota komisi I DPRD, Dra. Hilaria Yusnani. Kunjungan ini, meskipun tidak masuk dalam jadwal resmi Komisi I, namun dimaksudkan untuk silaturahmi dan menjaring persoalan terkait penyiaran yang merupakan tugas dan wewenang KPID. kunjungan diterima oleh Ketua KPID Kalbar, M.Y.I Deddy Malik beserta seluruh jajaran komisioner dan staf KPID Kalbar. dalam kesempatan ini komisi I dan KPID Kalbar berdiskusi hangat beragam persoalan terkait kerja KPID serta tugas dan kewenangannya.

    Mengawali pertemuan Ketua KPID Kalbar menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan Komisi I DPRD Kalbar. Kunjungan ini menjadi dukungan dan semangat KPID Kalbar yang baru saja melaksanakan salah satu event KPID Kalbar Awards 2025. Event tersebut menjadi salah satu tugas KPID dalam memberikan penghargaan tertinggi lembaga penyiaran di Kalbar atas kerja dan orestasi penyiaran. Meskipun beragam hambatan masih ditemui KPID dalam pelaksanaannya, tanggapan positif dari beragam pihak menjadi dukungan penting KPID menjalankan tugas-tugas bidang penyiaran. Salah satu yang menjadi perhatian dalam perbincangan tersebut adalah kondisi gedung kantor yang kondisinya memprihatinkan. Ditambah sarana kerja yang sebagian besar adalah aset lama sehingga menghambat proses kerja, seiring tugas pengawasan KPID kepada media yang dituntut update teknologi informasi. 

    Menanggapi itu Ketua Komisi I DPRD Kalbar, H. Rasmidi menyatakan akan menjadi prioritas pembahasan komisi I dengan dinas terkait sehingga dapat ditemukan solusi. Sehingga kerja KPID dalam mengawal penyiaran tidak terhambat. Rasmidi juga menambahkan perlunya dukungan anggaran yang memadai mengingat kerja pengawasan penyiaran di Kalbar menjadi penting dalam mengawal informasi yang sehat. Di akhir periode KPID, Rasmidi mengingatkan perlu menjadi perhatian semua pihak agar masa transisi tidak mengalami kekosongan kinerja. Lebih lanjut Ketua Komisi I menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mendorong perubahan UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang tidak lagi dapat mengakomodir perubahan teknologi penyiaran.

Komisi I DPRD Kalbar meninjau gedung dan sarana KPID.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPRD Kalbar, Dra. Hilaria Yusnani menyampaikan keprihatinan atas kondisi gedung kantor serta berharap segera dapat menemukan solusi yang strategis untuk menunjang kerja KPID Kalbar. Hilaria juga meminta KPID Kalbar agar segera membuat prioritas perbaikan dan update sarana sehingga seluruh tugas dan fungsi KPID dapat berjalan optimal. 

Lebih lanjut kedua legislator Kalbar tersebut menyambut baik dan memberikan apresiasi pelaksanaan KPID Kalbar Awards yang berjalan baik. Meskipun dengan terbatasnya anggaran KPID namun tidak mengurangi substansi penghargaan yang menjadi salah satu tolok ukur kualitas penyiaran daerah di Kalimantan Barat.

Diskusi Komisi I DPRD bersama KPID Kalbar.

Dalam pertemuan ini juga Komisioner KPID Kalbar berharap mendapatkan dukungan dan solusi ke pemerintah daerah agar status kepegawaian staf KPID Kalbar dapat ditingkatkan. Mengingat masa kerja kontrak pegawai terlama telah memasuki jangka waktu lebih dari sepuluh tahun. Hal ini sebagai upaya KPID Kalbar meningkatkan kualitas sumber daya pegawai termasuk staf pemantau yang menjadi ujung tombak pengawasan penyiaran daerah Kalimantan Barat. (ca-red)