Filter Menonton Siaran Televisi Dimulai Dari Rumah

Dalam keluarga, salah satu yang rawan terdampak siaran televisi adalah anak-anak. Aktivitas menonton televisi menjadi salah satu asupan informasi anak-anak yang berpengaruh besar bagi perkembangan kepribadian anak. Sementara itu selama di rumah salah orang yang sering bersama anak-anak adalah ibu-ibu. Aktivitas keseharian yang lebih banyak terpusat di rumah membuat ibu-ibu menjadi pihak yang paling cepat memfilter informasi bagi anak-anaknya. Untuk itulah KPID Kalimantan Barat pada Kamis 29 september 2022 mengadakan kegiatan sosialisasi siaran sehat di kantor kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Peserta yang hadir sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga dan PKK yang berdomisili di Kelurahan Bangka Belitung Laut.

Lurah Bangka Belitung Laut, Junarta S.Sos mendampingi Camat Pontianak Tenggara, Hj. Rendaryani, S.STP, M. Si yang hadir langsung membuka kegiatan. Hadir pula Bhabinkamtibmas Kel. BBL. Dalam pembukaannya Hj. Rendarayani menyampaikan komitmen kecamatan Pontianak Tenggara melayani masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak ragu jika ada pelanggaran seperti pungli atau kesulitan dalam pelayanan terkhusus di kelurahan Bangka Belitung Laut.

" Kalau perlu warga tes saja, kalau sampai ada yang berani menerima suap laporkan kepada saya." Tegas Hj. Rendrayani. Ia juga menyambut baik kegiatan sosialisasi yang membuat masyarakat lebih paham dalam memilih siaran yang sehat.

Camat Pontianak Tenggara membuka kegiatan.

Pada pengatar di awal kegiatan, Ketua KPID Kalbar, M.Y.I Deddy Malik menyampaikan kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu program kerja KPID Kalbar dalam melakukan tugasnya. 

" Kegiatan ini berupa literasi kepada masyarakat merupakan satu program 100 hari kerja, ada sosialisasi, dialog, diskusi publik, KPID Awards, dan riset indeks. KPID Kalbar memberikan literasi kepada masyarakat guna membangun kesadaran pentingnya memilih siaran yang sehat." ucap Deddy. 

Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting untuk memilih siaran sehat sehingga bisa mengambil manfaat untuk kehidupan, baik dari sisi SDM, parenting, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Peran penting masyarakat turut membangun lembaga penyiaran menghadirkan siaran yang bermanfaat bagi pemirsanya.

Dalam pemaparan bidang kelembaagaan, komisioner KPID, Meriana, Spd menyampaikan tugas dan wewenang KPID kalbar. Dalam melakukan tugasnya mengawasi isi siaran, KPID Kalbar perlu dikenal masyarakat hingga ke tingkat keluarga. Sehingga masyarakat tidak ragu jika ingin melaporkan jika ada siaran yang dianggap melanggar P3SPS.

Lebih lanjut, komisioner KPID Kalbar bidang pengawasan isi siaran, R.F. Winarno, SH. Menyampaikan peran penting masyarakat menjadi filter awal siaran di keluarga. Literasi Siaran Sehat seperti kali ini memperkuat pengetahuan masyarakat terhadap siaran sehat, masyarakat harus menjadi benteng awal terutama dalam keluarga. Anak-anak adalah salah yang paling rentan terdampak kualitas siaran. Masa-masa pertumbuhan yang dibarengi rasa ingin tahu yang tinggi menjadikan anak menjadi peniru dari apa yang dilihat dan dialaminya. Sementara kecerdasannya belum mampu menilai mana yang boleh dan tidak dilakukan.

Diskusi Komisioner KPID dengan warga BBL

Lebih lanjut, dalam rangka menata siaran yang tepat bagi masyarakat, pemerintah pada 2 november 2022 mencanangkan analog swicth off, ASO. Dalam penjelasan dalam sesi kegiatan, Komisioner Kor.Bid Pengelolaan sistem siaran, A. Panca Esti. W, S.Sn menyampaikan keunggulan siaran digital televisi.

"Dari sisi teknis, siaran digital memeberikan gambar yang bersih, suara yang jernih serta teknologi yang canggih." Ujar Panca. Salah satu teknologi yang pada siaran digital adalah kemampuan mengontrol program acara sesuai usia melalui sistem yang terintegrasi dalam set topbox atau pesawat televisi digital.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan tanya jawab. Dalam sesi ini ibu-ibu tampak antusias menyampaikan berbagai hal terkait pengawasan dan kualitas siaran televisi. Ibu Meriana mengeluhkan sulitnya membatasi waktu menonton anak-anak. Tidak hanya televisi, sekarang menonton lewat smartphone membuat anak lupa waktu dan kecanduan. Sementara Elphita mengomentari siaran saat ini yang sangat beragam, berbeda pada masa kecilnya dulu yang sedikit siaran televisi. Namun dampaknya pada anak-anak sekarang orang tua harus kerja keras mengatur waktu anak menonton televisi.

Pada kesempatan tersebut Rusmansyah Fauzi, salah satu warga BBL mengomentari salah satu cara membatasi anak dari televisi atau gadget adalah memberikan pemahaman serta membekalinya dengan ilmu agama. Sehingga anak menjadi sadar akan kewajibannya dan belajar membagi waktunya.

Pemberian bingkisan.

Salah satu warga, Ambar berkomentar tentang survey nielsen yang dipakai oleh televisi sebagai data rating siaran, tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial yang sesungguhnya dari masyarakat tersebut. Dampaknya tayangan yang disiarkan oleh televisi bukan informasi yang sesuai untuk masyarakat di daerah.

Pada akhir kegiatan dilakukan pembagian paket kenang-kenangan dari KPID Kalbar kepada warga BBL. Dalam sela-sela pembagian bingkisan sembako, lurah BBL, Junarta berharap warga memahami apa yang telah dipelajari dari kegiatan ini.

"ilmu yang didapat tentang KPID Kalbar dan siaran sehat, harus dipahami. Jangan kemudian dilupakan begitu saja. Karena banyak gunanya untuk kita semua." Tutup pak lurah. (pc)

Read More

KONI: Porsi Informasi Olah Raga Daerah di Media Kurang

KONI Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan Komisioner KPID Kalimantan Barat di Kantor KONI, komplek stadion Sultan Syahrif Adurrahman, Pontianak, Selasa 27 september 2022.

Hadir dalam pertemuan Wakil Ketua KONI Kalbar, Setiawan Lim beserta jajarannya. Dalam pengantarnya wakil Ketua KONI menyampaikan apresiasinya atas kunjungan KPID ke KONI Kalbar. Dengan kerjasama antar lembaga, diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja masing-masing lembaga. Kunjungan kerja diawali dengan penjelasan Ketua KPID Kalibar, M.Y.I Deddy Malik tentang program kerja dan tugas KPID. Sebagai lembaga pengawas penyiaran KPID tidak hanya melakukan kerja pemantauan semata namun menjalin kerjasama dengan lembaga laiin dengan tujuan mencari irisan tugas dan wewenang yang sejalan dengan KONI. diisi dengan diskusi tentang perkembangan olah raga di Kalimantan Barat. Dengan demikian pengawasan siaran dimulai dari hulu, berawal dari masyarakat.

" Apalagi perkembangan media baru di internet semakin mendorong persaingan lembaga penyiaran menjadi selamkin sengit. Terlebih di daerah." Ujar Deddy Malik.

Untuk itu diperlukan peraturan daerah yang mendukung penyiaran daerah Kalbar. Melalui perda perlindungan awak media daerah semakin baik. Informasi daerah dan konten lokal dapat didorong lebih berkualitas dan bermanfaat optimal  bagi masyarakat.

"perda juga dimaksudkan agar lembaga penyiaran di Kalimantan Barat memanfaatkan lebih luas sumber daya manusia di daerah." Tambah Deddy Malik.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris KONI Kalbar, H. Erwin Anwar, B.Sc menyampaikan di Kalbar, tiga pilar dasar olahraga yang menjadi tonggak dasar perkembangan olahraga. Pertama yakni sumber daya manusia, baik atlet maupun unsur pendukungnya. Kedua adalah sarana dan prasarana yang tepat agar atlet dapat berlatih optimal. Dan yang ketiga adalah sisi anggaran yang menunjang berbagai event olahraga.

"Atlet Kalbar sembilan puluh delapan persen berasal dari kalangan menengah ke bawah, dampaknya dibutuhkan anggaran pembinaan yang lebih besar." ujar Erwin Anwar.

Diskusi hangat seputar penyiaran dan olahraga

Dalam waktu dekat, ada multi event oalahraga besar di Kalbar yaitu PORPROV. Event yang diselenggarakan di Kalbar empat tahun sekali ini menjadi tolok ukur prestasi atlet Kalbar menjelang PON pada 2024 yang rencananya diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. 

"Dalam Porprov total ada 48 cabang olah raga, terdiri dari beberapa kategori, yang rencananya diselenggarakan nyaris sebulan penuh" tambah Erwin.

Dalam kesempatan diskusi ini Ketua Bidang Media dan Humas, Drs. H. Sidik Pramono, MH mengharapkan KPID dapat meningkatkan peran media dalam menyampaikan informasi olahraga. Tidak hanya penyiaran, media-media baru masih sedikit porsi pemeberitaan olahraga, terutama di daerah.

"KPID sebagai pengawas bisa mendorong lembaga penyiaran memberitakan olahraga menjadi informasi yang menarik di Kalbar." Terang Sidik.

"Paling tidak mendapat porsi yang seimbang, sehingga meningkatkan perhatian masyarakat dan pemerintah daerah." Tambah Wakil Ketua KONI, Setiawan Lim.

Sementara itu, Komisioner Korbid Pengelolaan sistem penyiaran KPID Kalbar, A. Panca Esti menyampaikan potensi bisnis dalam informasi olahraga di media, khusunya penyiaran. Hanya perlu dorongan dan kerjasama berbagai pihak untuk semakin memperkuat sektor pendapatan dalam event olahraga.

"Media penyiaran Kalbar saat ini memilki kemampuan mengemas siaran olahraga dengan kreatif, bahkan siaran langsung. Memang tidak  secanggih tayangan televisi nasional, namun kemasan tayangan olahraga masih menarik untuk ditonton" ujar Panca.

Menutup diskusi KONI Kalbar berharap KPID terus mengawal penyiaran di Kalbar agar masyarakat mendapatkan siaran yang sehat dan bermanfaat. Tidak mendapatkan informasi yang meresahkan di tengah era digital saat ini. (Pc)

Read More

Selamat Hari Bhakti Postel ke-77

Hari Bhakti Postel diawali oleh kegelisahan dari putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon, atau dikenal dengan AMPTT, yang merasa bahwa kantor Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon yang dikuasai Jepang harus segera diambil alih.

AMPTT mengadakan pertemuan pada tanggal 3 September 1945 untuk menyusun strategi perebutan kantor PTT Jepang. Hasilnya adalah bahwa kantor PTT Jepang harus sudah berbendera Indonesia selambat-lambatnya di akhir September 1945.

Kemudian tanggal 26 September 1945, Soetoko, selaku penggerak AMPTT, melakukan koordinasi dengan pemuda dan pemudi dari berbagai golongan untuk menyerang kantor PTT Jepang.

Penyerbuan dilakukan pada tanggal 27 September 1945, dan petugas PTT Jepang menyerah tanpa perlawanan. Mereka kemudian menyerahkan kantor PTT tersebut pada AMPTT, yang kemudian dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya.

Peristiwa inilah yang kemudian jadi dasar peringatan dan sejarah Hari Bhakti Postel pada tanggal 27 September 1945 lalu. Peringatan Hari Bhakti Postel kemudian ditetapkan pada tanggal tersebut, dan masih diperingati hingga hari ini setiap tahunnya.

Selamat Hari Bhakti Postel Ke-77

" Maju Bersama Pos dan Telematika Menuju Indonesia Sejahtera" 

Read More

Hari Bhakti Postel Ke-77 Momentum Maju Bersama Komunitas Postel

Silaturahmi komunitas Postel Kalimantan Barat

Hari Bhakti Postel ke-77 di Pontianak diperingati dengan serangkaian acara. Pada puncaknya Selasa, 27 september 2022, peringatan dilakukan melalui upacara  bendera komunitas postel di Kalimantan Barat. Upacara diikuti Khidmat di halaman LPP TVRI Kalbar, jl. A Yani Pontianak.  Diikuti oleh seluruh komunitas postel terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga penyiaran Radio dan Televisi serta Perusahaan telekomunikasi di Kota Pontianak.

Upacara peringatan ke-77 dipimpin oleh Kepala Balmon Pontianak, Boby Satriyo Sulaiman, S.H, M.H. yang membacakan sambutan menteri kominfo Republik Indonesia, Johny G Plate. 

Komisioner KPID Kalbar.

Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di gedung TVRI Kalimantan Barat. Dalam keterangannya, Boby menyampaikan melalui tema kali ini "Maju bersama Pos dan Telematika menuju Indonesia Sejahtera" berharap ini menjadi semangat bersama untuk bersinergi dari berbagai komunitas postel. Melalui upacara secara sederhana dan kebersamaan menjadi semangat moment terselenggaranya TV digital di Kalimantan Barat, pada 2 november mendatang. Semua unsur baik media cetak maupun lembaga penyiaran saling mendukung Menjelang analog swicht off TV analog menuju ke sistem digital.

Wakil Ketua KPID menyalurkan sumbangan.

Rangkaian hari bhakti postel juga diikuti oleh KPID Kalimantan Barat dengan turut serta dalam kegiatan anjangsana. Pada kegiatan anjangsana yang dipusatkan di Radio Mujahidin, Senin 26 september 2022. Wakil Ketua KPID Kalbar, R.F Winarno, SH hadir memberikan bantuan yang akan disalurkan ke panti asuhan.

Sesuai dengan tema "Maju bersama Pos dan Telematika untuk Indonesia Sejahtera", KPID sebagai lembaga regulator bidang penyiaraan berperan turut serta mengatur sistem dan infrastruktur penyiaran. Sehingga pemerataan informasi bagi seuruh wilayah, Kalbar khususnya menjadi tujuan bersama lembaga penyiaran di Kalimantan Barat. Sesuai wewnangnya, KPID melalui pengawasan isi siaran isi siaran dapat mendorong terciptanya informasi yang layak dan sehat bagi masyarakat. (Pc)

Read More

Muatan Lokal Jadi Siaran Pendidikan SMK TV

SMK TV di Pontianak dikenal sejak dibukanya jurusan Broadcasting di SMK N 2 di Pontianak. Lembaga penyiaran komunitas ini ditujukan sebagai sarana studio belajar bagi siswa broadcasting. Mengoperasikan peralatan seperti studio dan pemancar menjadi tempat siswa mengenal dan memahami dunia penyiaran secara nyata.

Sebagai TV komunitas, SMK TV mengembangkan diri sebagai lembaga penyiaran yang tidak hanya tempat belajar, saat ini SMK TV menjadi media informatif bagi pemerintah daerah Kota Pontianak. Sosialisasi kerja pemerintah kota Pontianak di bidang kebudayaan menjadi salah satu program reguler SMK TV.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, senin 26 september 2022 melakukan kunjungan kerja ke studio SMK TV, gedung terpadu kota Pontianak. Ketua KPID, M.Y.I Deddy Malik bersama Korbid pengawasan isi siaran, Teresa Rante dan Korbid Pengelolaan struktur dan sistem penyiaran A. Panca Esti diterima oleh Kepala lembaga penyiaran komunitas Perkumpulan SMK TV, Syahri, ST., MT. Dan ketua jurusan   Broacasting SMK N 02 sekaligus pengelola SMK TV, Syafruddin, ST beserta jajarannya.

Dalam perbincangan tersebut Ketua KPID, Deddy Malik menjelaskan tentang program kerja KPID terutama yang bersinergi dengan lembaga penyiaran. Sebagai salah satu televisi komunitas yang konsen di bidang pendidikan, SMK TV memiliki potensi menjadi wadah pendidikan di kalbar.

Kepala SMK TV, Syahri menyampaikan tujuan berdirinya SMK TV. Secara historis SMK TV didirikan di jurusan broadcasting SMKN 02.  Menggunakan call sign ED TV, edukasi televisi, SMK TV dimaksudkan menjadi wadah informasi bagi semua kalangan pendidikan. 

"Untuk sekolah dan praktisi pendidikan yang ingin menjalin kerjasama bersiaran di media televisi, SMK TV membuka diri seluas luasnya. Tidak hanya itu, instansi di lingkungan pemerintah daerah diajak untuk bekerjasama memanfaatkan SMK TV sebagai tempat sosialisasi." ujar syahri.

"Namun sekarang ini SMK TV sedang menjalin kerjasama dengan pemerintah kota Pontianak, termasuk bantuan operasional selama ini. Ke depan kita akan menggandeng pemprov Kalbar". Tambah Syahri. 

Dalam diskusi tersebut dikemukakan pula kesulitan yang dialami SMK TV. Meskipun telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Pontianak, namun minimnya anggaran pembiayaan operasional SMK TV masih menjadi persoalan.

"Kita berharap pemerintah provinsi dapat membantu, sehingga manfaat SMK TV tidak hanya untuk Kota Pontianak, tetapi bisa merambah Kalimantan Barat." Ujar syafrudin menambahkan.

Diskusi KPID bersama SMK TV

Sementara itu, komisioner KPID, Tesa Rante menekankan perlunya kreativitas lebih lanjut seperti menjadikan muatan lokal salah satu isian program SMK TV. Pengetahuan tentang kearifan lokal menjadi hal yang menarik untuk ditonton. Hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan IPM dalam bidang pendidikan.

"Pendidikan tentang bahasa daerah contohnya, harus diperkenalkan sejak dini dalam muatan lokal sehingga mampu dilestarikan keberlanjutanya." Ujar Tessa.

Dipenghujung diskusi, komisioner KPID korbid PS2P, Panca Esti memberikan apresiasi keberadaan SMK TV yang dikelola mandiri oleh guru-guru sekolah sebagai sarana pendidikan. Panca juga memberikan masukkan perlu penataan manajemen operasional yang lebih baik, sehingga dapat diregenerasikan kedepan. (Pc)

Read More

Perda Penyiaran Meningkatkan Kualitas SDM Daerah

Komisi Penyiaran Indonesia Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor media Tribun Pontianak. Pada kunjungan tersebut diterima disambut langsung oleh Pimpinan Redaksi Syafrudin dan Santoso dari Divisi Iklan Tribun Pontianak, Jumat, 23 September 2022. Dalam kunjungan tersebut perbincangan hangat diawali dengan pemaparan program kerja KPID terkait agenda 100 hari kerja. 

Kemudian dalam kesempatan tersebut dibincangkan juga tentang pentingnya sosialisasi siaran sehat. Dalam era informasi global saat ini perlu filter di masyarakat sehingga penonton mendapat manfaat dan terlindungi dari informasi negatif.

Salah satu hal yang menjadi pembicaraan hangat adalah keinginan KPID pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan informasi daerah serta konten lokal.

Ketua KPID Kalbar M.Y.I Deddy Malik mengemukakan, salah satu daerah yang sudah menggunakan Perda seperti di Jogja. Yang dalam regulasinya konten lokal mewajibkan menggunakan bahasa daerah setempat, dengan adanya Peraturan Daerah dengan sentuhan nuansa lokal ia juga mengatakan akan membuat lembaga penyiaran semakin tertantang dan ada kewajiban didalamnya.

Suasana diskusi hangat di Tribun Pontianak.

Siaran lokal dapat ditentukan pada jam-jam primetime sehingga memperkuat kasanah siaran lokal. Hal ini menjadi kewajiban ketika tertuang dalam regulasi yang mengikat. Deddy Malik juga mengatakan Perda tersebut diharapkan dapat menunjang penyerapan terhadap SDM lokal sehingga dapat berkontribusi dalam menyampaikan siaran-siaran lokal.

"Perda itu dapat memuat beberapa hal, seperti penyerapan SDM, dengan adanya Perda otomatis lembaga penyiaran yang ada kaitannya dengan Kalbar akan mempunyai kewajiban untuk merekrut SDM lokal, "katanya.

Di sisi lain ia juga mengatakan pentingnya Perda tersebut juga diharapkan dapat dilakukan penyerapan terhadap SDM lokal sehingga dapat berkontribusi dalam menyampaikan siaran-siaran lokal. Dengan keterlibatan secara optimal SDM lokal akan meningkatkan kualitas konten yang diproduksi, karena SDM lokal lebih menguasai detail potensi daerah. (Pc)

Terkait: peraturan daerah Tentang Penyiaran D.I.Yogyakarta.

Read More

Televisi Daerah Menjelang Cut Off Siaran Analog

Siaran televisi lokal sejak lama menjadi pilihan masyarakat Kalimantan Barat. Selain menerima siaran televisi berjaringan secara nasional, informasi daerah dan konten lokal menjadi sumber informasi tentang daerah. Sejak terbitnya Undang-undang 32 tahun 2002, masyarakat mendapatkan kesempatan menjadi penyelenggara siaran baik di nasional maupun di daerah. Di Kalimantan Barat saat ini tercatat terdapat empat televisi lokal daerah. Terdiri dari dua lembaga penyiaran swasta daerah dan dua lembaga penyiaran komunitas.

Mengantisipasi program ASO televisi analog yang akan cut off pada 2 november 2022, televisi di daerah yang masih menggunakan frekuensi analog diharapkan mampu melakukan perubahan ke sistem digital. Dalam penerapan siaran digital televisi daerah akan melakukan siaran digital melalui sewa MUX pada penyelenggara MUX.

Kamis 22 september 2022, KPID Kalimantan Barat mengundang televisi siaran lokal daerah memaparkan berbagai persiapan yang dilakukan menghadapi migrasi digital. Rapat koordinasi dibuka oleh Wakil Ketua KPID Kalbar, FX. Winarno SH, dan dihadiri oleh anggota KPID korbid. Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, PS2P A. Panca Esti W. S.sn, Komisioner Misrawi S.sos.I dan Korbid Pengawasan Isi Siaran, Teresa Rante M. SH. Beserta anggota Charles Armando S.A.P MPA. Dari unsur lembaga penyiaran daerah yang hadir yakni pimpinan lembaga penyiaran swasta daerah, Direktur Bisnis PT. Ruai Televisi, Yuventius Ivie, dan Kepala lembaga penyiaran komunitas Perkumpulan SMK TV, Syahri, ST., MT.

Dalam pemaparan awal Komisioner KPID Korbid PS2P, A. Panca Esti W.  menyampaikan tujuan kegiatan yakni untuk melihat perkembangan migrasi siaran digital di daerah Kalimantan Barat. Selain itu Panca menilai KPID perlu mendengar  masukkan langsung dari lembaga penyiaran daerah Kalimantan barat. 

"Dari siaran digital pada tiga penyelenggara MUX yang ada di zona satu Kalimantan Barat belum ada televisi daerah yang bersiaran digital, KPID sebagai mitra lembaga penyiaran ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi, mengingat cut off ASO 2 november semakin dekat." Ungkap Panca.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMK TV, Syahri menjelaskan masih ada persoalan pada SMK TV untuk menyewa MUX. Selama ini, sebagai televisi komunitas yang fokus di bidang pendidikan, pembiayaan SMK TV sebagian besar hanya didapatkan dari kerjasama dan bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Saat ini, besaran biaya yang diperlukan untuk sewa MUX masih menjadi pembahasan, mengingat ada kenaikan pembiayaan dibandingkan operasional TV analog. "Jika dibandingkan biaya ISR (Izin siaran radio) masih lebih besar sehingga cukup berat bagi kami. Apalagi lembaga penyiaran komunitas tidak dapat pendapatan melalui iklan komersil." ungkap Syahri.

Syahri berharap masih bisa melakukan negosiasi biaya penyewaan MUX sehingga sesuai dengan kemampuan operasional SMK TV sebagai televisi komunitas. "Apalagi SMK TV bergerak di bidang pendidikan, cukup banyak informasi pendidikan seperti program guru mengajar di televisi yang kami buat saat masa pandemi cukup membantu murid. Selama ini SMK TV menjadi pusat pengembangan pendidikan Broadcasting di Kota Pontianak." tambahnya.

Sementara itu persoalan senada dihadapi lembaga Penyiaran swasta PT. Ruai Televisi. Yuventius Ivie mengungkapkan masih kesulitan dengan biaya sewa MUX yang ada. " Apalagi masa pademi yang lalu sangat memukul bisnis televisi di daerah. Banyak pihak yang bekerjasama dengan kami mengalihkan anggaran untuk penanganan pandemi. Sedangkan sumber pendapatan banyak didapat dari kerjasama tersebut. " tambahnya. Meski demikian Ivie mengungkapkan akan terus berusaha mendapatkan solusi. Terutama keinginannya melakukan pembicaraan kembali dengan penyelenggara MUX sehingga menemukan titik temu dalam pembiayaan.

Setelah mendengar permasalahan dari lembaga penyiaran yang hadir, Komisioner KPID, Misrawi mengharapkan lembaga penyiaran tetap optimis dalam penyiaran digital, karena dengan kualitas siaran yang lebih jernih dapat menjadi nilai jual lebih kepada pengiklan. Bagi televisi yang masih terkendala dengan peralihan perizinan digital Misrawi menyarankan untuk segera mengurusnya pada portal e-penyiaran Menkominfo.

Sebagai penutup, KPID menyampaikan meskipun saat ini  proses migrasi digital menjadi wewenang penuh MenKominfo, KPID tetap mensupport semua pihak sehingga lembaga penyiaran terutama di daerah dapat bersiaran digital. Selanjutnya permasalahan yang ada akan menjadi catatan dan menjadi rekomendasi KPID Kalimantan Barat. (Pc)

Read More